Medan, AuraIndonesia | Kunker DPR RI menjadi harapan baru bagi masa depan PT Bank Sumut. Di tengah suasana resmi namun penuh optimisme, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan harapannya agar kunjungan ini membawa perubahan nyata bagi pengelolaan dan kinerja bank daerah tersebut.
Kunker DPR RI berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (1/4/2026). Ruangan itu dipenuhi para pemangku kepentingan: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, hingga jajaran direksi Bank Sumut. Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi ruang bertemunya harapan, evaluasi, dan masa depan.
Bank Sumut selama ini berjalan selaras dengan program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, Bobby Nasution mengungkapkan realitas yang tak bisa diabaikan. Bank pembangunan daerah, termasuk Bank Sumut, masih cenderung bergantung pada pemerintah daerah untuk bertahan dan menghasilkan dividen.
Di balik nada tenangnya, tersirat dorongan kuat agar Bank Sumut mampu berdiri lebih mandiri. Sumatera Utara dengan 33 kabupaten/kota memiliki kekuatan fiskal yang besar. Potensi ini, menurut Bobby, harus menjadi bahan bakar untuk mendorong pertumbuhan bank daerah.
Namun fakta lain juga mengemuka. Bank Sumut masih berada di bawah sejumlah bank pembangunan daerah di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Meski demikian, di wilayah Sumatera, kinerja Bank Sumut masih lebih unggul. Fakta ini menjadi dua sisi: kebanggaan sekaligus catatan penting.
Harapan pun menguat. Bobby ingin Bank Sumut meningkatkan dividen dan menjadi perusahaan yang benar-benar mandiri. Salah satu dorongan yang disampaikan adalah peningkatan bunga deposito, mengikuti jejak bank daerah besar maupun bank BUMN yang lebih kuat secara finansial.
Dari sisi legislatif, Ketua Tim Kunker sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, membawa perspektif yang lebih luas. BUMD, menurutnya, bukan sekadar entitas bisnis. Ia adalah motor penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.
Namun jalan tidak selalu mulus. Bahtra mengungkapkan berbagai tantangan yang masih membayangi, mulai dari tata kelola, pengendalian internal, hingga pengelolaan kredit. Semua itu menjadi perhatian serius agar manfaat BUMD benar-benar dirasakan masyarakat kecil.
Dalam suasana diskusi yang hangat namun serius, muncul optimisme. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan DPR RI diyakini mampu melahirkan solusi. Kuncinya terletak pada komitmen bersama: meningkatkan profesionalitas, menjaga integritas, dan memperkuat tata kelola.
Pesan serupa datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Ia menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah. Bagi Bima, pengelolaan keuangan yang baik dan tata pemerintahan yang efektif bukan sekadar konsep, tetapi fondasi utama penguatan BUMD.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI tengah menyiapkan model baru tata kelola melalui Undang-Undang BUMD. Ada tiga poin utama yang menjadi perhatian: pemisahan fungsi finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pemilik modal, serta fleksibilitas dalam akses permodalan dan pengelolaan aset.
Semua itu bermuara pada satu tujuan: menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan kuat.
Pertemuan pun ditutup dengan pertukaran cendera mata antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Komisi II DPR RI. Di balik seremoni sederhana itu, tersimpan harapan besar. Harapan agar Bank Sumut tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh, mandiri, dan menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
