Medan, AuraIndonesia | Makro ekonomi Sumut menjadi sorotan utama saat Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di hadapan DPRD Sumatera Utara. Di ruang rapat paripurna yang penuh perhatian, angka-angka yang disampaikan bukan sekadar data, melainkan gambaran perubahan yang dirasakan masyarakat.
Makro ekonomi Sumut menunjukkan arah yang lebih baik. Fokus pada pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas hidup menjadi inti paparan. Setiap capaian membawa harapan baru bagi ribuan warga yang sebelumnya berada dalam kondisi sulit.
Kemiskinan di Sumut menurun nyata. Persentase angka kemiskinan turun 0,63 poin, dari 7,99 persen pada 2024 menjadi 7,36 persen pada 2025. Penurunan ini setara dengan berkurangnya 87.760 jiwa dari garis kemiskinan. Angka ini menggambarkan perubahan yang konkret dalam kehidupan masyarakat.
Ketenagakerjaan Sumut juga membaik. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2025 mencapai 72,29 persen, meningkat dari 71,36 persen pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dan memiliki peluang kerja.
IPM Sumut meningkat signifikan. Indeks Pembangunan Manusia naik 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi Sumut terus menguat. Dalam tiga tahun terakhir, PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan. Dari Rp62,08 juta pada 2023, naik menjadi Rp67,42 juta pada 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp72,62 juta pada 2025. Kenaikan ini setara dengan pertumbuhan sebesar 7,76 persen, menandakan daya ekonomi yang semakin kuat.
“Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir,” ujar Muhammad Bobby Afif Nasution dalam rapat tersebut.
Pendapatan daerah Sumut tetap terjaga. Pada 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun atau 92 persen.
Efisiensi anggaran menjadi kunci. Pemerintah Provinsi Sumut menekankan penggunaan anggaran yang efisien, efektif, dan hemat. Setiap rupiah diarahkan untuk program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai prioritas program,” tegas Muhammad Bobby Afif Nasution.
Rapat paripurna DPRD Sumut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap. Hadir pula unsur Forkopimda, anggota DPRD, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut.
Di balik angka-angka tersebut, tersimpan cerita tentang perubahan. Tentang masyarakat yang perlahan bangkit, peluang yang semakin terbuka, dan harapan yang terus tumbuh di Sumatera Utara. (RL)
