Pandan, AuraIndonesia | Kolaborasi pajak menjadi harapan baru bagi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah berbagai tantangan, termasuk dampak bencana dan perubahan fungsi lahan, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengajak instansi vertikal negara untuk bersinergi memperkuat penerimaan daerah.
Kolaborasi pajak ini disampaikan langsung oleh Bupati Tapteng pada Selasa, 7 April 2026. Dalam suasana hangat di ruang kerjanya, Masinton Pasaribu menerima kunjungan silaturahmi dari pimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sibolga.
Kolaborasi pajak dinilai menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara dan daerah. Bupati Masinton Pasaribu secara terbuka menyampaikan bahwa banyak wilayah di Tapteng telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Kondisi ini, menurutnya, perlu mendapatkan perhatian khusus melalui supervisi dari KPP Pratama dan KPPN.
Ia menegaskan bahwa langkah supervisi tersebut penting untuk memastikan kepatuhan administrasi perpajakan sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah.
Kolaborasi pajak juga diharapkan mampu mempercepat peningkatan PAD Tapteng. Namun, Bupati mengakui bahwa proses tersebut tidak berjalan cepat. Faktor bencana menjadi salah satu penyebab lambatnya peningkatan pendapatan daerah.
“Kami terus berupaya meningkatkan PAD, meskipun berjalan agak lambat akibat bencana. Kami juga terbuka menerima saran untuk memperbaiki dan meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Masinton Pasaribu.
Kolaborasi pajak mendapat respons positif dari KPP Pratama Sibolga. Kepala KPP Pratama Sibolga, Muhammad Hariyadi, menilai bahwa penerimaan di wilayah Tapteng saat ini masih dalam kondisi baik, meskipun tetap memerlukan perbaikan.
Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan perjanjian antara kementerian dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dan DBH.
“Kami siap bekerja sama. Kolaborasi ini memang sudah menjadi bagian dari komitmen bersama antara kementerian dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD dan DBH,” ungkap Muhammad Hariyadi.
Kolaborasi pajak ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala KPPN Sibolga Sri Haryoto, Kepala KPPBC Sibolga Indra Isnugrahadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Asisten Administrasi dan Umum Setdakab Tapteng, serta Pelaksana Harian Kepala BPKPAD Tapteng.
Kolaborasi pajak menjadi simbol harapan baru bagi Tapteng. Di tengah keterbatasan dan tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal diharapkan mampu membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pendapatan daerah yang berkelanjutan.
