Medan, AuraIndonesia | Harga cabai yang melambung tinggi kerap membawa kepedihan tersendiri bagi masyarakat kecil di Sumatera Utara. Di tengah impitan ekonomi, jeritan para ibu rumah tangga dan pedagang kecil bergema saat menyaksikan harga bumbu utama dapur ini terus meroket naik, mengikis sisa tabungan harian mereka.
Menatap fenomena kepedihan warga tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tidak tinggal diam. Langkah strategis dan intervensi pasar langsung diperkuat demi menekan lonjakan harga serta menjaga stabilitas inflasi daerah.
Secara data produksi, tanah Sumatera Utara sebenarnya mengalami surplus cabai yang melimpah. Namun, terdapat anomali pahit saat cabai hasil panen raya dari daerah sentra justru mengalir deras keluar wilayah, sehingga memicu kelangkaan dan kenaikan harga di pasar lokal.
Anomali harga cabai ini terasa sangat ironis di lapangan. Kabupaten Batubara, misalnya, baru saja menikmati panen raya cabai, namun angka inflasi di daerah tersebut justru melonjak tinggi akibat pasokan lokal yang terkuras.
Faktor utama penyebab kekosongan stok tersebut adalah tingginya arus penjualan cabai ke luar wilayah, seperti ke Provinsi Riau dan Aceh. Kondisi ini membuat pasokan cabai untuk memenuhi kebutuhan perut masyarakat Sumatera Utara terganggu.
Menanggapi jeritan rakyat, Pemprov Sumut bergerak cepat melakukan intervensi dengan membuat komitmen bersama para pemangku kepentingan dan petani binaan. Prinsip utamanya, pasokan untuk masyarakat Sumatera Utara harus terpenuhi dahulu sebelum sisanya dijual ke luar daerah.
Penyerapan hasil panen petani lokal menjadi langkah konkret pertama yang langsung dijalankan Pemprov Sumut melalui BUMD PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) bersama mitra. Cabai tersebut dibeli dari petani dan langsung didistribusikan ke pasar induk utama, seperti Pasar Induk Lau Cih dan Pasar MMTC.
Pengaturan masa tanam menjadi langkah konkret kedua yang ditempuh Biro Perekonomian Setdaprovsu bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia (BI). Edukasi kepada kelompok tani ini bertujuan agar panen terdistribusi merata sepanjang tahun tanpa ada periode kekosongan stok.
Dukungan subsidi ongkos angkut transportasi juga disiapkan Pemprov Sumut untuk memangkas biaya distribusi dari daerah penghasil ke pasar konsumen. Selain itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar digelar secara serentak di seluruh kabupaten/kota minimal dua hingga empat kali sampai Desember mendatang.
Sinergi kuat Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi angin segar bagi masyarakat. Rantai distribusi terus diamankan agar pasokan tetap terjamin, harga terjangkau, dan senyum kembali hadir di dapur-dapur warga. (RL/MR)
