Simalungun, AuraIndonesia | Polemik terkait proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Simalungun mendapat perkembangan baru.
Informasi yang sebelumnya menyebut dokumen PBG milik warga berinisial A. Silalahi tidak kunjung selesai dan disebut “mangkrak”, kini perlu diluruskan setelah dokumen yang dimaksud telah selesai diterbitkan melalui proses administrasi yang berjalan di instansi terkait.
Dengan selesainya dokumen tersebut, narasi yang menyebut proses PBG berhenti atau tidak dikerjakan hingga merugikan pemohon perlu ditempatkan secara proporsional berdasarkan kondisi terbaru.
Sebab, pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan dalam proses pelayanan publik semestinya juga memperhatikan perkembangan terakhir dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang dituding.
Sebelumnya beredar pemberitaan yang mengaitkan proses pengurusan PBG dengan dugaan pemberian uang sebesar Rp120 juta kepada oknum tertentu.
Dalam pemberitaan tersebut juga disebutkan adanya penyerahan uang Rp50 juta dan transfer Rp70 juta kepada rekening atas nama pihak lain.
Namun demikian, keberadaan transaksi atau komunikasi sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa uang tersebut merupakan suap, pemerasan, penipuan, atau pungutan liar. Untuk sampai pada kesimpulan pidana, diperlukan proses pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti serta fakta hukum yang sah.
Apalagi, proses penerbitan PBG memiliki mekanisme administratif tersendiri.
Penyelesaian dokumen menjadi salah satu indikator penting bahwa proses pelayanan terhadap permohonan tersebut pada akhirnya telah berjalan hingga dokumen dapat diterbitkan.
Dokumen Telah Selesai
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa surat atau dokumen PBG yang sebelumnya disebut belum selesai kini telah rampung.
Fakta tersebut sekaligus menjadi bagian penting yang harus disampaikan kepada publik agar pemberitaan tidak berhenti pada informasi saat proses masih berlangsung.
Dalam praktik jurnalistik, informasi yang berkembang dari satu pihak tetap harus dikonfirmasi dan diperbarui apabila terdapat perkembangan baru.
Terlebih ketika berita menyangkut nama baik seseorang, pejabat pemerintahan maupun institusi negara.
Dengan telah selesainya dokumen PBG tersebut, maka tudingan bahwa proses pengurusan sengaja dibiarkan mangkrak menjadi tidak lagi sesuai dengan kondisi terbaru.
Jangan Campuradukkan Administrasi dengan Dugaan Pidana
Persoalan lain yang juga perlu diluruskan adalah penggunaan istilah seperti “aliran dana gelap”, “makelar berkedok pejabat”, “penipuan” maupun “pemerasan”.
Istilah-istilah tersebut merupakan tudingan serius dan memiliki konsekuensi hukum.
Karena itu, penggunaan istilah tersebut harus didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi, bukan semata-mata berdasarkan persepsi, pengakuan sepihak, ataupun adanya transaksi keuangan.
Apabila benar terdapat dugaan pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi proses pelayanan pemerintah, hal tersebut tentu dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan.
Sebaliknya, apabila belum terdapat putusan atau kesimpulan hukum dari aparat berwenang, maka setiap pihak tetap memiliki hak untuk memperoleh asas praduga tak bersalah.
Artinya, adanya laporan atau tuduhan belum dapat disamakan dengan telah terbuktinya suatu tindak pidana.
Pelayanan Publik Harus Tetap Transparan
Terlepas dari polemik tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun dan instansi teknis terkait tetap dituntut memberikan pelayanan publik yang transparan, profesional dan sesuai prosedur.
PBG merupakan bagian dari pelayanan administrasi pemerintahan yang memiliki mekanisme dan persyaratan tersendiri.
Pemohon berhak mengetahui tahapan pengurusan, persyaratan, biaya resmi serta perkembangan permohonannya.
Di sisi lain, aparatur pemerintah juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat tudingan yang belum terbukti kebenarannya.
Karena itu, penyelesaian persoalan sebaiknya tidak dilakukan melalui perang pemberitaan, melainkan melalui mekanisme klarifikasi, pemeriksaan administrasi dan, apabila ditemukan indikasi pidana, diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Klarifikasi Menjadi Hak Semua Pihak
Dalam pemberitaan sebelumnya disebutkan bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi.
Dengan adanya perkembangan bahwa dokumen PBG kini telah selesai, maka pihak yang sebelumnya diberitakan juga patut diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka.
Klarifikasi bukan berarti membenarkan atau membantah secara otomatis sebuah tudingan. Klarifikasi merupakan bagian penting dalam prinsip keberimbangan pemberitaan.
Media massa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan penjelasan.
Publik pun berhak memperoleh informasi yang utuh, bukan hanya dari satu sisi.
Bantahan atas Narasi “Mangkrak”
Dengan telah rampungnya dokumen PBG tersebut, narasi yang menyatakan bahwa dokumen hingga kini “mangkrak” secara faktual perlu dikoreksi.
Perbedaan antara kondisi pada saat informasi awal diperoleh dengan kondisi terbaru merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses pelayanan administrasi.
Namun, perkembangan tersebut harus ikut diperbarui agar masyarakat tidak menerima informasi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan terakhir.
Penerbitan dokumen juga tidak serta-merta menghapus hak siapa pun untuk melaporkan apabila merasa pernah mengalami kerugian atau menemukan dugaan pelanggaran hukum.
Jika A. Silalahi merasa ada tindakan melawan hukum dalam proses pengurusan tersebut, jalur hukum tetap terbuka. Begitu pula apabila pihak yang disebut dalam pemberitaan merasa dirugikan oleh tudingan yang tidak benar, hak untuk melakukan klarifikasi maupun menempuh langkah hukum juga tetap tersedia.
Menunggu Bukti, Bukan Spekulasi
Pada akhirnya, polemik PBG di Simalungun seharusnya diselesaikan berdasarkan dokumen, prosedur dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika terdapat dugaan tindak pidana, biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional.
Jika ternyata persoalannya merupakan persoalan administrasi yang telah diselesaikan, maka fakta tersebut juga harus disampaikan kepada publik.
Yang paling penting adalah tidak membangun kesimpulan hukum sebelum proses pembuktian dilakukan.
Dengan telah selesainya dokumen PBG yang sebelumnya dipersoalkan, publik kini memiliki informasi terbaru bahwa proses tersebut tidak lagi berada pada posisi “mangkrak” sebagaimana narasi sebelumnya.
Fakta terbaru harus menjadi dasar pemberitaan terbaru.
Jika ada dugaan pelanggaran, buktikan melalui jalur hukum. Jika administrasi telah selesai, sampaikan pula kepada masyarakat secara terang dan berimbang.
Redaksi akan tetap menjunjung prinsip keberimbangan, verifikasi, konfirmasi dan asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan yang menyangkut pelayanan publik maupun dugaan pelanggaran hukum. (BT)
