Medan, AuraIndonesia | Insentif sertifikasi halal gratis kini menjadi secercah harapan baru bagi ribuan pedagang kecil di Sumatera Utara. Di tengah perjuangan menjaga ketahanan usaha, keputusan besar ini hadir untuk meringankan beban para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar produk lokal mampu menembus pasar internasional.
Harapan itu terpancar kuat dalam helatan Sumut Halal Fest 2026 yang berlangsung di Halaman Parkir Belakang Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Rabu (26/8/2026). Di hadapan para pelaku usaha kecil yang hadir membawa karya terbaik mereka, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan komitmen tegas untuk melipatgandakan bantuan pemerintah.
Gubernur Bobby mendorong porsi bantuan yang sebelumnya berjumlah 1.000 kuota per tahun agar melonjak tajam menjadi 5.000 UMKM per tahun mulai tahun depan. Langkah berani ini diambil karena Gubernur Bobby menilai jumlah usaha yang tersertifikasi saat ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan total keseluruhan pelaku usaha lokal.
“Ada 1.000 sertifikasi halal yang diberikan kepada pelaku UMKM tahun ini. Ini sebenarnya dibilang besar, ya lumayan. Kalau dibilang kecil sudah pasti kecil. Dari 1,4 juta pelaku UMKM di Sumut, sekitar 100.000-an yang punya sertifikasi halal. Masih ada PR 1,3 jutaan lagi yang harus disertifikasi halal. Karena itu, saya minta ditambah minimal setahun 5.000 UMKM diberi insentif halal gratis mulai tahun depan,” tegast Gubernur Bobby.
Gubernur Bobby menjelaskan bahwa daya tarik industri dan produk bersertifikat resmi kini meningkat pesat di tingkat nasional maupun global. Kenaikan tren pasar syariah ini menjadi peluang emas bagi produk unggulan Sumatera Utara untuk memperluas jangkauan penjualan sekaligus menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.
Potensi besar tersebut turut diamini oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M Moessa. Ia menegaskan bahwa pengembangan ekonomi berbasis syariah bukan lagi sekadar sektor tambahan yang terbatas, melainkan sudah menjadi bagian inti dari aktivitas ekonomi riil masyarakat.
Menurut Ameriza, ruang cakupan ekonomi berbasis syariah amat luas dan mencakup Halal Value Chain. Rantai nilai ini meliputi sektor makanan dan minuman, pakaian ramah muslim (modest fashion), produk kosmetik, pariwisata halal, sektor pertanian, industri kreatif, pengembangan UMKM, hingga penguatan ekonomi berbasis pesantren.
Dukungan senada disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan. Ia optimistis keunggulan Sumatera Utara yang dihuni banyak pengusaha gigih akan semakin terbuka lebar seiring menguatnya gaya hidup halal (halal lifestyle) di tengah masyarakat.
Ahmad Haikal Hasan meyakini bahwa label resmi jaminan halal merupakan kunci vital untuk meningkatkan kepercayaan pembeli. Kepemilikan izin ini menjadi jembatan utama agar produk buatan pedagang kecil tidak hanya bertahan di kedai lokal, tetapi juga dipercaya konsumen di pasar yang jauh lebih luas.
Acara Sumut Halal Fest 2026 sendiri menghadirkan empat rangkaian agenda utama:
- Workshop 1.000 Sertifikasi Halal UMKM Sumatera Utara sebagai sarana pendampingan langsung.
- Seminar Nasional bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumut dan Himpunan Doktor Ekonomi Syariah (HADESYA).
- Rapat Penyusunan Program Kerja Ekonomi Syariah bersama KDEKS Sumatera Utara.
- Tabligh Akbar bersama Ustaz Nasional Hilman Fauzi.
Melalui kerja sama terpadu antara Pemprov Sumut, Bank Indonesia, BPJPH, dunia usaha, akademisi, hingga ulama, Sumatera Utara bersiap mengukuhkan posisi. Provinsi ini tidak hanya ingin menjadi tempat pembeli, melainkan tampil sebagai produsen utama dalam rantai pasok halal nasional dan dunia. (RL)
