Jakarta, AuraIndonesia | Vonis Nadiem dan dinamika hukum yang belakangan menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut kini menjadi pusat perhatian. Di tengah pusaran opini publik yang kian tak terkendali, Ketua Umum Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI), Ade Julhaidir, CFLE, hadir membawa pesan keprihatinan yang menggugah nurani.
Bertempat di Jakarta pada Jumat (16/5/2026), Ade menyampaikan rasa pedulinya yang mendalam terhadap kasus ini. Ia menyadari betul bahwa ada keadilan dan nasib seseorang yang sedang dipertaruhkan di mata publik.
Ketua Umum APPI ini mengingatkan satu hal yang sangat mendasar. Setiap proses hukum harus berjalan secara objektif dan transparan. Hak asasi seseorang tidak boleh dirampas oleh opini, dan asas praduga tak bersalah harus selalu diutamakan.
Seringkali, kasus besar membuat masyarakat mudah menjatuhkan vonis sosial. Ade menegaskan agar kasus ini tidak dijadikan panggung untuk membangun opini liar. Tidak boleh ada penghakiman sepihak sebelum palu hakim benar-benar diketuk dengan kekuatan hukum yang tetap.
Di saat masyarakat kebingungan mencari kebenaran, Ade menyoroti peran penting media massa. Ia meminta pers untuk menjadi obor penerang dan pengawal informasi publik yang bekerja dengan hati nurani.
Pers diwajibkan untuk tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Setiap kabar harus diverifikasi dan disajikan secara berimbang. Jangan sampai berita justru menggiring opini yang malah memicu kegaduhan dan keresahan di tengah warga.
Insan pers, menurut Ade, harus menjadi pilar penyejuk bagi demokrasi. Media tidak boleh memperkeruh suasana dengan melempar berita yang belum terkonfirmasi secara utuh dan jelas.
“Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan fakta yang benar. Jangan sampai pemberitaan justru membentuk persepsi negatif tanpa dasar hukum yang jelas,” ucap Ade dengan penuh penekanan. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapat informasi yang akurat, bukan kabar yang menyesatkan.
Selain menyoroti media, Ade juga menitipkan pesan penting bagi para pejabat publik. Ia berharap setiap persoalan hukum yang muncul dapat dijadikan cermin untuk mengevaluasi diri. Tata kelola pemerintahan harus terus diperbaiki agar lebih bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Bagi Ade, kepercayaan rakyat adalah hal yang sangat mahal. Institusi negara hanya akan dipercaya jika hukum ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih. Meskipun harus tegas, penegakan hukum wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Pada akhir keterangannya, Ade mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia memohon agar masyarakat menjaga situasi tetap damai dan tidak mudah dihasut oleh informasi liar di media sosial.
Bangsa ini sangat membutuhkan penegakan hukum yang tegas, profesional, namun tetap humanis. Ade berharap semua peristiwa ini menjadi pelajaran berharga agar ke depan bangsa kita memiliki pemerintahan yang jauh lebih bersih dan penuh integritas. (BT)
