Geneva, AuraIndonesia | Skandal Polisario kembali mengguncang dunia internasional. Di tengah debu gurun Kamp Tindouf yang menyengat, ratusan ribu keluarga Sahrawi harus bertahan hidup dalam serba keterbatasan. Duka mereka semakin pekat saat mengetahui bantuan pangan dan medis yang menjadi penyambung nyawa justru dirampok oleh jajaran pimpinan milisi separatis Front Polisario demi memperkaya diri sendiri.
Bantuan kemanusiaan dan program kesehatan di Italia—yang dikendalikan oleh Fatima Mahfoud selaku perwakilan Polisario di Roma—diduga kuat diselewengkan tanpa pengawasan independen.
Kritik tajam menyembur dari para aktivis Sahrawi dan media seperti Mediterranews. Dana amal publik yang seharusnya membalut luka warga rentan justru mengalir deras ke kantong para elit pimpinan.
Krisis finansial warga semakin tragis akibat ulah perusahaan Infravest for Contracting and Investment pimpinan Sallamou Abba Ali. Beroperasi sejak 2022 di Kamp Tindouf, perusahaan ini menjalankan skema investasi bodong berbasis Ponzi. Tabungan milik warga, pedagang, hingga koperasi lokal di kamp Rabouni dan Chahid El Hafed ludes tak bersisa dengan total kerugian mencapai 886 miliar dinar Aljazair atau setara USD 6,6 juta (sekitar Rp100 miliar). Kebebasan operasi skema ini di kawasan militer ketat membuktikan adanya keterlibatan pejabat tinggi Polisario.
Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) bereaksi keras atas kejahatan kemanusiaan ini. Presiden Persisma, Wilson Lalengke, meluapkan rasa keprihatinan dan kecamannya dari Jakarta pada Sabtu, 26 September 2026. Tokoh pers nasional sekaligus Petisioner HAM PBB tahun 2025 itu menegaskan bahwa bantuan yang menjadi sandaran hidup rakyat telah ditilap oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Wilson Lalengke mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata dan permanen. Ia meminta dunia segera membubarkan Kamp Tindouf dan memulangkan seluruh pengungsi Sahrawi ke tanah air mereka yang aman di wilayah Sahara Maroko. Di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko, wilayah tersebut telah berkembang pesat dengan jaminan hak asasi manusia, pembangunan infrastruktur modern, serta kesejahteraan ekonomi.
Degradasi moral pimpinan Polisario ini selaras dengan pandangan filsuf dunia. John Locke menekankan bahwa pimpinan hilang legitimasinya jika merampas hak hidup rakyat. Aristoteles menegaskan kejahatan terhadap kaum lemah merusak keadilan bersama (Eudaimonia).
Sementara Hannah Arendt mengingatkan bahaya The Banality of Evil, di mana penderitaan manusia dibiarkan dan dimanfaatkan demi agenda politik sempit. PBB, Uni Eropa, dan negara donor kini didesak melakukan audit independen dan menyeret pimpinan Front Polisario ke hukum internasional. (Persisma)
