Pandan, AuraIndonesia |SRIKANDI menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan. Suasana Aula STPK Matauli Pandan pada Rabu, 8 April 2026 terasa penuh semangat sekaligus harapan, saat para aparatur sipil negara berkumpul untuk memulai perubahan menuju sistem kerja yang lebih modern dan transparan.
SRIKANDI bukan sekadar aplikasi. Ia hadir sebagai simbol perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SRIKANDI Versi 3, Pemkab Tapteng berupaya mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Asisten Administrasi dan Umum Setdakab Tapteng, Dra. Nurjalilah, yang mewakili Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa digitalisasi menjadi fokus utama pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
SRIKANDI sendiri merupakan aplikasi kearsipan dinamis berbasis digital yang telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020. Aplikasi ini dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan menjadi bagian penting dalam sistem administrasi pemerintahan modern.
Nurjalilah menjelaskan, penerapan SRIKANDI Versi 3 merupakan hasil kolaborasi empat kementerian dan lembaga negara, yakni Kementerian PANRB, ANRI, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi ini memastikan sistem berjalan aman, terintegrasi, dan sesuai standar nasional.
Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan teknis, tetapi langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem ini, proses administrasi diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, serta mampu memangkas biaya dan waktu.
“Melalui SRIKANDI, kita ingin menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” ujar Nurjalilah dengan tegas.
Lebih dari itu, penerapan aplikasi ini juga diharapkan mampu menekan praktik korupsi dalam pelayanan serta menciptakan sistem kerja yang lebih tertata. Setiap arsip nantinya dapat dikelola secara digital, mulai dari penciptaan hingga penyimpanan, sesuai dengan kaidah kearsipan yang benar.
SRIKANDI diharapkan tidak berhenti pada tahap pelatihan. Nurjalilah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan segera mengimplementasikan aplikasi ini setelah Bimtek selesai. Ia menyebut langkah ini sebagai “lompatan besar” menuju e-government yang sesungguhnya.
Semangat perubahan itu juga terasa dari rangkaian kegiatan Bimtek yang disusun secara sistematis. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Tapteng, Dr. Samrul Bahri Hutabarat, menjelaskan bahwa pelatihan berlangsung selama dua hari.
Hari pertama, 8 April 2026, difokuskan untuk OPD. Sementara hari kedua, 9 April 2026, diperuntukkan bagi seluruh kecamatan se-Tapteng. Para peserta terdiri dari admin dan operator yang akan menjadi ujung tombak penerapan sistem ini di instansi masing-masing.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Mereka didampingi instruktur dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Tapteng, Dinas Kominfo Tapteng, serta BKPSDM Tapteng.
Kegiatan ini juga didukung oleh kesiapan sertifikat elektronik yang diverifikasi oleh Tim Dinas Kominfo Tapteng. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjamin keamanan dan keabsahan dokumen digital yang dihasilkan.
Di tengah jalannya pelatihan, tampak keseriusan para peserta menyimak setiap materi. Mereka memahami bahwa perubahan ini bukan sekadar tuntutan zaman, tetapi kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (Ast)
SRIKANDI kini menjadi harapan baru bagi Pemkab Tapanuli Tengah. Harapan untuk menghadirkan birokrasi yang lebih cepat, bersih, dan dapat dipercaya. Harapan untuk mewujudkan visi “Tapanuli Tengah Naik Kelas, Adil untuk Semua.”
