Medan, AuraIndonesia | Mafia solar kembali jadi sorotan. Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara turun ke jalan, Senin (20/04), menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumut. Mereka membawa satu keresahan yang sama: praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dinilai semakin merajalela di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
MAFIA SOLAR BELAWAN bukan sekadar isu. Bagi para mahasiswa ini, praktik ilegal tersebut telah berlangsung secara sistematis dan masif. Titiknya disebut jelas, yakni di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB). Di sana, solar subsidi yang seharusnya menjadi hak nelayan kecil diduga justru dialihkan ke jalur distribusi ilegal.
Suasana aksi berlangsung tegas namun tertib. Di bawah terik matahari, para pengunjuk rasa menyuarakan tuntutan dengan satu harapan: keadilan bagi nelayan kecil yang selama ini bergantung pada solar subsidi untuk melaut.
Wakil Ketua I PW HIMMAH Sumut, Mahdayan Tanjung, yang juga bertindak sebagai Koordinator Lapangan, mengungkap satu nama yang kini menjadi perhatian utama. Sosok itu dikenal dengan sebutan “Wak Uteh.”
Menurut Mahdayan, “Wak Uteh” diduga memiliki gudang distribusi di Hamparan Perak. Gudang tersebut disebut sebagai pemasok utama solar ilegal ke Gudang Bencuan di kawasan Gabion Belawan. Dugaan ini bukan tanpa dasar. Ia menyebut lokasi tersebut pernah digerebek, namun aktivitas distribusi ilegal diduga masih terus berjalan.
“Ini memicu pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya? Kami mendukung penuh Kapolda Sumut, Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto dan Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Rosef Efendi, untuk segera menindaklanjuti hal ini,” ujar Mahdayan di tengah aksi.
Tak hanya satu nama, HIMMAH juga mengaku memperoleh informasi lain. Ada dugaan mafia solar lain di Gudang Arang Belawan dengan inisial AS yang disebut masih bebas beroperasi tanpa tersentuh hukum hingga saat ini.
MAFIA SOLAR BELAWAN dalam pandangan HIMMAH bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, khususnya nelayan. Solar subsidi yang seharusnya membantu mereka melaut justru diduga dialihkan untuk kepentingan pihak tertentu.
Dalam aksinya, PW HIMMAH Sumut membawa tiga tuntutan utama yang dinilai krusial. Pertama, meminta penyegelan gudang-gudang ilegal serta penerapan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, mendesak pemeriksaan terhadap sosok “Wak Uteh” beserta seluruh jaringan distribusinya. Ketiga, meminta Pertamina Regional Sumbagut melakukan audit distribusi agar penyaluran BBM subsidi berjalan transparan dan akuntabel.
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari pihak kepolisian. Perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Perwira Menengah Pengawas (Pamenwas), yakni AKBP Parulian Samosir dan Kompol Rismanto Jaya Negara Purba.
Di hadapan mahasiswa, keduanya menyatakan komitmen untuk segera memproses laporan tersebut. Mereka juga memastikan akan menyampaikan tuntutan ini kepada pimpinan, termasuk Kapolda Sumut dan jajaran terkait, serta melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap dugaan yang disampaikan.
Bagi HIMMAH, respons ini menjadi titik awal harapan. Namun mereka menegaskan, langkah nyata tetap menjadi ukuran utama.
“Kami mengapresiasi dan meyakini Kapolda Sumut dan Kapolres Pelabuhan Belawan akan segera memproses tuntutan ini. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi soal keadilan sosial bagi nelayan kecil,” tegas Mahdayan.
Di akhir aksi, suara mereka menguat. Mereka percaya hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu.
“Kami meyakini respons cepat dan transparan dari pihak kepolisian akan membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tidak ada mafia yang kebal hukum,” pungkasnya.
Di Belawan, harapan itu kini menggantung di udara. Para nelayan menunggu, apakah solar yang seharusnya menjadi hak mereka benar-benar kembali ke tangan yang tepat. (HLM)
