Medan, AuraIndonesia | Dugaan pengeroyokan dalam acara Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara berubah menjadi peristiwa yang menyisakan luka, baik fisik maupun batin. Suasana yang semestinya penuh kehangatan itu justru memuncak menjadi kericuhan yang kini berujung pada laporan hukum.
Dugaan pengeroyokan terjadi pada Minggu (19/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara. Di tengah jalannya acara, seorang kader KAMMI bernama Muslimin dilaporkan menjadi korban kekerasan oleh sejumlah oknum alumni. Ia disebut menerima beberapa pukulan sebelum akhirnya diamankan oleh petugas Satpol PP dan dikeluarkan dari lokasi.
Ketegangan tidak berhenti di situ. Situasi semakin memanas saat proses pengamanan berlangsung. Di ruang transit kantor gubernur, kembali terjadi dugaan tindakan kekerasan. Seorang kader KAMMI disebut ditampar oleh Abdul Rahim Siregar, yang juga menjabat sebagai Ketua KA KAMMI Sumatera Utara. Bahkan, muncul dugaan adanya provokasi berupa ancaman terhadap kader lain untuk disuntik anestesi.
Dugaan pengeroyokan ini kemudian berlanjut ke ranah hukum. Para korban resmi melaporkan Abdul Rahim Siregar, yang juga Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PKS, ke Polda Sumatera Utara. Laporan tersebut tercatat dengan nomor: STTLP/B/608/IV/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA.
Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga korban serius. Sedikitnya enam orang dilaporkan menjadi korban dalam insiden tersebut. Lima di antaranya bahkan harus menjalani perawatan intensif (opname) di Rumah Sakit Haji Medan akibat luka yang dialami.
Kini, harapan tertuju pada aparat kepolisian. Proses penyelidikan diharapkan segera dilakukan untuk mengungkap fakta sebenarnya serta menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini.
Di balik kericuhan itu, tersimpan akar persoalan yang lebih dalam. Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe (ISR), sebelumnya telah menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai konflik dipicu oleh ketidakkonsistenan Abdul Rahim Siregar terhadap kesepakatan yang dibuat dua hari sebelum acara.
Pada Jumat (17/4), telah dilakukan pertemuan klarifikasi antara kedua pihak. Dalam pertemuan itu, Abdul Rahim Siregar berkomitmen bahwa kegiatan Halal Bihalal tidak akan disusupi agenda pelantikan PW KAMMI Sumut versi lain.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya flyer yang memuat agenda tambahan, termasuk pelantikan yang memicu polemik. Dalam komitmennya, ia berjanji tidak akan menimbulkan perpecahan dan akan merangkul seluruh alumni serta kader demi menjaga persatuan organisasi.
Namun, menurut ISR, kesepakatan tersebut tidak ditepati. Kekecewaan pun tumbuh di kalangan kader, hingga akhirnya memicu ketegangan yang berujung pada insiden kekerasan.
Peristiwa ini menjadi catatan pahit bagi sebuah forum silaturahmi. Di tengah semangat kebersamaan, konflik justru mencuat dan meninggalkan luka yang kini menunggu keadilan untuk disembuhkan. (HLM)
