Medan, AuraIndonesia | Fokus pembangunan Sumatera Utara (Sumut) tahun 2027 resmi diarahkan pada enam basis utama. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan langkah ini sebagai upaya nyata mempercepat kemajuan daerah sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama di Kepulauan Nias.
Fokus pembangunan ini disampaikan langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (22/4/2026), dengan menghadirkan para pemangku kepentingan dari seluruh Sumut. Suasana forum terasa serius, dengan harapan besar terhadap arah pembangunan yang lebih merata.
Fokus enam basis pembangunan menjadi pondasi utama kebijakan daerah. Enam prioritas itu meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana. Setiap poin dirancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.
Fokus Nias muncul sebagai langkah strategis mengurangi ketimpangan wilayah. Dalam paparannya, Bobby menegaskan percepatan pembangunan di Kepulauan Nias menjadi salah satu solusi penting yang akan dijalankan pada 2027. Wilayah ini selama ini membutuhkan perhatian khusus agar mampu sejajar dengan daerah lain di Sumut.
“Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya di Kepulauan Nias,” ujar Bobby.
Fokus pembangunan di Nias dibagi dalam tiga klaster utama. Pemerintah Provinsi Sumut menetapkan kawasan produksi, logistik, dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah tersebut. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pembangunan yang terintegrasi.
Fokus logistik menjadi perhatian paling krusial. Bobby menekankan pentingnya pembangunan fasilitas pergudangan, termasuk cold storage, agar distribusi barang dapat lebih efisien. Dengan adanya pusat logistik terpadu, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih cepat dan stabil.
“Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang, akan kita stok di satu titik,” jelasnya.
Fokus pembangunan 2027 juga merupakan kelanjutan program sebelumnya. Bobby menyebut tahun tersebut sebagai fase ekspansi dari program yang telah dimulai sejak 2025. Harapannya, dampak pembangunan tidak hanya terasa sesaat, tetapi berlanjut hingga 2029.
Fokus pendidikan gratis menjadi kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat. Pemprov Sumut akan mulai menerapkan program ini pada tahun ajaran baru 2026. Seluruh SMA, SMK, dan SLB di Kepulauan Nias tidak lagi memungut iuran, termasuk biaya komite sekolah.
Kebijakan ini kemudian diperluas ke daerah terdampak bencana yang terjadi pada akhir 2025. Langkah tersebut menjadi bentuk respons pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan dukungan nyata.
Fokus kesehatan juga diperkuat melalui program beasiswa dokter spesialis. Pemerintah memberikan beasiswa bagi calon dokter dengan prioritas penempatan di Kepulauan Nias. Saat ini, sebanyak 18 dokter sedang menjalani pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara.
Fokus capaian pembangunan Sumut mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai indikator pembangunan Sumut menunjukkan tren positif, meskipun pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah.
Ia menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang mencapai 76,47, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 75,90. Angka ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia Sumut yang relatif baik.
“IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Artinya kualitas SDM Sumut relatif bagus dibanding nasional,” kata Tito.
Fokus kolaborasi terlihat dari kehadiran para pemimpin daerah. Turut hadir Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Di tengah forum tersebut, harapan akan pemerataan pembangunan terasa nyata. Nias, yang selama ini berada di pinggiran perhatian, kini berdiri di garis depan kebijakan. Sebuah langkah yang diharapkan mampu mengubah wajah pembangunan Sumatera Utara secara menyeluruh. (RL)
